Dilema Demokrasi: Prosedural atau Deliberatif

Fasilitator diskusi WT Daniealdi mengupas topik Dilema Demokrasi: Prosedural atau Deliberatif dalam gelaran perdana Sekolah Dasasila Bandung Vol. II pada Sabtu, (18/11) di Ruang Galeri I Museum KAA-Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika No.65 Bandung. (Foto: FSAA)

Bandung, FSAA SMKAA – Tujuan demokrasi deliberatif adalah agar masyarakat tak hanya menjadi subjek hukum tapi juga turut andil dalam membangun aturan bagi dirinya sendiri. Alhasil, hukum dan kebijakan akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dan pada akhirnya dapat dipatuhi oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh fasilitator diskusi WT Daniealdi dalam pertemuan perdana Sekolah Dasasila Bandung Vol. II bertajuk Dilema Demokrasi: Prosedural dan Deliberatif pada Sabtu, (18/11) di Ruang Galeri I Museum KAA-Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika No.65 Bandung.

Pria yang akrab disapa Kang Aldi ini membuka sesi pemaparan dengan menjelaskan arti kata demokrasi. Menurutnya, demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yakni demos yang berarti rakyat dan kratos/kratian yang berarti pemerintahan.

Kang Aldi melanjutkan, dilema dalam demokrasi adalah adanya gap (jarak-red) antara demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai proses. Keduanya perlu didekatkan untuk mencari prosedur ideal buat demokrasi. Maka itu, demokrasi deliberatif dapat menjembatani ketimpangan antara idealitas konsep demokrasi dengan prosedur yang dipilih.

Indonesia, seperti dicontohkannya, memiliki modal sosial dalam menjalankan demokrasi deliberatif ini. Modal ini mengendap di kebudayaan Indonesia. Lalu, diformalkan dalam sila keempat Pancasila.

Pemahaman akan demokrasi di Indonesia tak bisa lepas dari pemahaman akan identitas kebangsaan Indonesia. “Kita perlu melihat kembali identitas kebangsaan kita. Kita perlu mendefinisikan ulang siapa kita. Baru setelah itu kita mengetahui Indonesia. Sebab, sejak awal pemahaman kita merupakan hasil definisi orang lain. Banyak artefak peninggalan Nusantara yang diangkut ke negara kolonial. Alhasil, kita tercerabut dari akar kebudayaan yang kita miliki,” imbuhnya.

Menutup sesi diskusi, Kang Aldi mengingatkan, pentingnya merenungkan kembali konsepsi kebangsaan Indonesia. “Mari mulai mendefinisikan ulang! Tuliskan ulang! Sehingga kita kelak bisa berkata bahwa ‘Ini Indonesia’ dan ‘Ini Pancasila-nya’ serta ‘Ini demokrasinya’!” ucap alumni Sekolah Pascasarjana Universitas Katholik Parahyangan ini.

Dalam sesi diskusi, peserta menyoroti dampak masyarakat kolektif yang tercermin dalam musyawarah mufakat. Selain itu, peserta juga melihat posisi Pancasila dan Islam. Menanggapi kedua hal itu, Kang Aldi mengatakan, masyarakat kolektif masih ada dan masih mengendap di masyarakat. Masyarakat masih menggunakan musyawarah dalam mengambil keputusan atau mencari jalan keluar dalam suatu masalah. “Ini perlu dijaga. Jangan sampai rusak,” ujarnya.

Akan halnya Pancasila dan Islam, Kang Aldi menjelaskan, “Mereka yang membawa Islam masuk ke Indonesia di masa lalu sudah terlebih dahulu mematahkan ‘pedangnya’ sebelum berangkat menuju Nusantara. Lantaran itu, penyebaran Islam di Nusantara berasimilasi dengan kebudayaan yang telah ada terlebih dahulu.”

Sumber: FSAA

Related posts

*

*

Top