Memahami Demokrasi Bersama Kemlu RI dan MKAA Menuju Bali Democracy Forum 2017

BANDUNG, JOURNATIVIST SMKAA – Mendekati waktu pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) X pada bulan Desember mendatang, Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan Museum KAA menyusung “Updates from the Foreign Ministry Bali Democracy Forum” yang digelar di Ruang Pameran Tetap Museum KAA.

Acara ini berbentuk seminar dan dialog bersama peserta yang merupakan pemerhati demokrasi dan para mahasiswa dari beberapa universitas, seperti Universitas Pasundan, Universitas Parahyangan, Universitas Padjajaran, dan Universitas Jenderal Ahmad Yani yang mayoritas berasal dari jurusan Hubungan Internasional dan para anggota Sahabat MKAA.

Acara dibuka oleh sambutan Kepala MKAA, Meinarti Fauzie. Ia menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya acara ini dalam mengintensifkan makna demokrasi seiring menjelang pelaksanaan BDF mendatang.

“Acara ini sudah digelar kedua kalinya pada tahun 2017 dan menjadi bagian dari program baru Museum Konperensi Asia Afrika guna menumbuhkan semangat dan makna demokrasi terhadap generasi anak zaman sekarang terutama disituasi negara Indonesia yang marak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan demokrasi.” ujar Meinarti dalam sambutannya pada Jumat (3/11).

Acara ini menghadirkan narasumber dari Deputi Diplomasi Publik Kemlu RI Devdy Risa dan dimodetori oleh Teguh Adhi Prima. Substansi acara ini dimulai dengan pemaparan materi pengenalan mengenai diplomasi publik baik secara akademik dan praktik yang dijalankan oleh Kemlu RI.

Diplomasi publik menurut Dr. Hassan Wirajuda bertujuan mencari teman di kalangan masyarakat negara lain, memberi kontribusi bagi upaya membangun hubungan baik dengan negara lain, dan bagaimana memanfaatkan publik baik domestik maupun luar. Siapa saja bisa melakukan diplomasi publik, sebagai contoh fungsi dan peran MKAA yang merupakan bagian dari Direktorat Diplomasi Publik Kemlu RI.

Devdy Risa menjelaskan bahwa BDF merupakan salah satu program tahunan Direktorat Diplomasi Publik dengan Indonesia sebagai pelopor sejak tahun 2008 yang anggotanya terus bertambah terutama untuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang berjumlah total 101 anggota, yakni 95 negara dan 6 organisasi internasional.

“BDF merupakan forum tahunan tingkat menteri luar negeri, pertemuan antar pemerintah negara dengan harapan perkembangan demokrasi saat itu yang dimulai pemerintah masing-masing bersifat inklusif dan terbuka, artinya menerima negara demokrasi maupun nondemokrasi, sharing experience dan best practice mengenai demokrasi. Demokrasi adalah proses dengan tujuan sejahtera.” ujar Devdy Risa.

“BDF menjadikan demokrasi sebagai agenda strategis di Asia dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan politik yang seimbang, menciptakan perdamaian dan stabilitas.” lanjutnya.

Indonesia sebagai negara pelopor BDF memiliki pembangunan demokrasi yang cukup diapresiasi negara luar. BDF X akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Desember 2017 dengan menyusung tema “Does Democracy Deliver?”, tema tersebut dipilih untuk membahas hasil-hasil penerapan sistem demokrasi dan manfaatnya bagi rakyat utamanya dalam hal pengelolaan keberagaman, keamanan, kesetaraan, keadilan sosial, dan kemajuan ekonomi. Nilai yang dijunjung BDF adalah demokrasi yang homegrown, inklusif dan dualisme. BDF bertahan hampir satu dekade karena selalu bersifat dinamis.

Beberapa mahasiswa mengajukan pertanyaan yang menarik dan apabila disimpulkan memiliki kesamaan, yakni mempertanyakan sejauh mana BDF dapat memberikan pengaruh terhadap demokrasi negara-negara anggotanya terutama yang masih memiliki konflik demokrasi.

“Apa hasil atau pencapaian resolusi dari Bali Democracy Forum dan dalam standar apa demokrasi dapat membantu perubahan negara-negara?” tanya Arif, seorang mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Pasundan.

“Hasil dari BDF adalah chairman statement. BDF tidak akan pernah melakukan resolusi karena resolusi artinya bersifat mengikat, sedangkan BDF dikondisikan sebagai forum yang senyaman mungkin bagi negara-negara anggota baik peninjau, baik negara demokrasi atau nondemokrasi. Demokrasi adalah proses yang memiliki value untuk menjunjung tinggi kesejahteraan, dan ia tidak berupaya untuk menstandardisasi, tetapi untuk membantu perubahan.” jawab Devdy Risa.

“BDF merupakan hal yang lebih dari soft diplomacy dan sophisticated sehingga negara yang dianggap nondemokrasi tetap dapat mengikuti BDF, seperti Cina karena mereka konsen dan menerapkan demokrasi. Negara nondemokrasi bukan berarti tidak memiliki dinamika, yang merupakan alasan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan percaya dirinya mengadakan sebuah forum demokrasi bagi negara-negara Asia. Terlibat dalam BDF menjadi perisai bukan hanya Indonesia melainkan juga negara Asia Pasifik, bukan standardisasi demokrasi, melainkan sama-sama homegrown demokrasi, yakni menitikberatkan latar belakang dan kultural negara masing-masing.” ujar Bu Nova sebagai peneliti BDF Universitas Padjajaran yang menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan para mahasiswa mengenai BDF. (Shella).

*

*

Top